Merdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menjemput paksa Dito Mahendra lantaran kerap mangkir dari panggilan penyidik terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Dito tercatat sudah tiga kali mangkir panggilan penyidik KPK, yakni pada 5 Januari 2023, 8 November 2022, dan 21 Desember 2022.

“Iya tentu kan sesuai dengan ketentuan hukum acara semestinya bisa dilakukan jemput paksa, karena sudah dilakukan pemanggilan, bahkan tiga kali,” ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (6/1/2023).

Namun menurut Ali, upaya jemput paksa sejauh ini terhalang lantaran pihak lembaga antirasuah tak mengetahui keberadaan Dito. Menurut Ali, KPK memang tak terlalu maksimal mencari keberadaan Dito lantaran masih berstatus sebagai saksi.

“Tapi sekali lagi, memang kemudian alamat yang telah kami miliki sesuai data kependudukan, keberadaan yang bersangkutan tidak ada. Oleh karena itu, karena ini kan saksi ya, sesungguhnya ini saksi, bukan atau belum menjadi tersangka, sehingga upaya paksa sebagaimana ketika kemudian KPK melakukan pencarian terhadap tersangka, kan beda,” kata Ali.

Maka dari itu, Ali berharap kesadaran Dito memenuhi panggilan penyidik. Pasalnya, keterangan Dito sangat diperlukan untuk membuat terang peristiwa pidana.

“Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami juga mengingatkan agar saksi kooperatif atau setidaknya konfirmasi pada KPK karena keterangannya sangat dibutuhkan untuk menjadi lebih jelas dan terangnya perbuatan tersangka NHD (Nurhadi) terkait dengan TPPU,” kata Ali.