Lintasmediaonline.com – Direktur Eksekutif Institute for Defence, Security, and Peace Studies (IDSPS), Mufti Makaarim, mengatakan, ada tiga hal yang menyebabkan TNI menunda kerja sama militer dengan Australia Defence Force (ADF).
Menurut dia, ketiga hal tersebut banyak beredar di grup aplikasi chatting beberapa hari belakangan.
“Berdasarkan informasi yang beredar di grup WhatsApp, ada tiga alasan kenapa Indonesia marah. Ketiganya dinyatakan oleh mereka yang pernah melihat langsung,” ujar Mufti saat dihubungi, Kamis (5/1/2017).
“Pertama, soal penghinaan di kelas yang menyebut Kopassus,” tuturnya.
Mufti menjelaskan, dari informasi yang beredar, seorang staf pengajar bahasa dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus) menemukan materi kelas yang menyinggung TNI dengan menyebut mantan Komandan RPKAD Letjen (Purn) Sarwo Edhi Wibowo terlibat pembunuhan massal. RPKAD merupakan cikal bakal Kopassus.
Selain itu, beberapa materi pengajaran juga masuk ke dalam diskursus politik terkait penugasan operasi militer oleh TNI di Papua.
Kemudian, staf pengajar dari Kopassus itu menemukan tulisan lain yang menghina lambang negara Indonesia, Pancasila, dengan memelesetkannya menjadi “Pancagila”.
“Soal tulisan ‘Pancagila’ yang di-laminating,” kata Mufti.
Setelah kejadian itu, lanjut Mufti, staf pengajar tersebut langsung melapor kepada atasannya. Pihak TNI pun langsung mengajukan permintaan investigasi untuk menelusuri informasi tersebut.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengakui penundaan kerja sama karena adanya oknum militer di Australia yang mengina dan melecehkan Indonesia dan Pancasila.
Menhan menyebut oknum tersebut sudah diberi sanksi oleh ADF.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Australia Marise Payne menegaskan akan menangani secara serius temuan materi pelajaran pada fasilitas pelatihan bahasa Angkatan Darat Australia, yang diduga menghina TNI.
“Kepala Angkatan Pertahanan Australia, Air Chief Marshal Mark Binskin, telah melayangkan surat kepada mitranya dari Indonesia, Jenderal Gatot Nurmantyo, bahwa persoalan ini akan ditangani secara serius dan kami akan menginvestigasi masalah yang mengemuka,” kata Payne dalam pernyataan resmi yang diunggah pada laman Kementerian Pertahanan Australia, www.minister.defence.gov.au, Rabu (4/1/2017).
