Merdeka.com – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mendorong pembentukan Satuan Tugas (Satgas) penanganan pengungsi Rohingya di Aceh. Pembentukan Satgas itu dinilai penting lantaran Aceh kerap menjadi tujuan pengungsi Rohingya dari Myanmar ataupun Bangladesh.

Selain etnis Rohingya, pengungsi ilegal dari negara lain seperti Somalia, Afganistan dan kawasan lainnya, juga pernah terdampar di Aceh.

“Kita menyepakati pembentukan Satgas Penanganan Pengungsi Rohingya di Aceh, sementara menyangkut penganggaran akan didiskusikan lebih lanjut dalam hal ini Pemerintah Aceh dan Satgas Pemerintah Pusat,” kata Ketua Komisi I DPR Aceh, Iskandar Usman Alfarlaky, dalam rapat koordinasi lintas sektor, Rabu (4/1).

Dia menyebut, peserta rapat koordinasi itu meminta Pemerintah Pusat untuk melakukan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 tahun 2016, agar pemerintah daerah bisa menangani pengungsi Rohingya lebih lanjut.

Pemerintah Aceh juga diminta segera mempercepat pembentukan Satgas Penanganan Pengungsi dan berkoordinasi dengan Satgas Pusat. Alfarlaky menyatakan secara kemanusiaan, semua lintas sektoral di Aceh sepakat tetap memfasilitasi kehadiran etnis Rohingya ini dengan batas waktu tertentu.

“Tapi selanjutnya pengungsi akan ditangani oleh UNHCR dan IOM, apakah mereka bersinergi dengan lembaga dunia lainnya untuk menempatkan para pengungsi kepada negara penerima suaka politik,” ujar Alfarlaky.

Selain itu, para peserta rakor turut mendesak komunitas internasional untuk mendukung proses perdamaian etnis Rohingya di Myanmar.

“Terutama di kawasan Rakhine dan Bangladesh,” pungkasnya.

Baca juga:
Komnas HAM Berikan Atensi Khusus pada Pengungsi Rohingya di Aceh
UNHCR dan IOM Diminta Tanggung Jawab Tangani Pengungsi Rohingya di Aceh
Puluhan Warga Rohingya Ditangkap Polairud Tanjungbalai, Naiki Kapal Kayu Ilegal
Pengungsi Rohingya Dinilai Kerap Berulah, Nelayan Aceh Mulai Jenuh Menolong