Buruh dan Serikat Kerja Berencana Demo Besar-besaran Menolak Kenaikan BBM 6 September
 |
| Said Iqbal bersama anggota lainnya Partai Buruh |
Jakarta, Liberalnews – Partai Buruh dan serikat pekerja menegaskan penolakannya terhadap kenaikan harga BBM yang diumumkan pemerintah hari ini. Menolak kenaikan harga BBM, serikat pekerja dan Partai Buruh akan menggelar unjuk rasa di gedung DPR RI pada 6 September mendatang.
Presiden KSPI dan Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal mengatakan: tahu ada beberapa alasan pihaknya menolak kenaikan BBM . Pertama, kenaikan harga BBM akan menurunkan daya beli yang sudah turun 30%. Dengan kenaikan harga BBM, daya beli masyarakat akan turun hingga 50%.
“Penurunan daya beli karena tingkat inflasi meningkat menjadi 6,5-8%, sehingga harga kebutuhan pokok akan meroket,” kata Iqbal dalam keterangannya, Sabtu (3 September 2022).
Di sisi lain, upah buruh tidak meningkat dalam 3 tahun terakhir. Bahkan Menteri Tenaga Kerja mengumumkan bahwa pemerintah saat menghitung kenaikan UMK 2023 akan kembali menggunakan PP 36/2021. “Dengan kata lain, diragukan gaji tahun depan tidak naik lagi,” katanya.
Alasan kedua buruh menolak menaikkan harga BBM adalah karena hal itu dilakukan dalam rangka turunnya harga minyak dunia. Menurut Said Iqbal, terkesan pemerintah hanya mencari keuntungan dalam konteks kesulitan rakyat.
Soal subsidi gaji 150.000 rupiah / bulan untuk pekerja, menurut Iqbal, ini hanya ‘permen’ agar para pekerja tidak keberatan. Menurut dia, tidak mungkin ada Rp 150.000 untuk mengkompensasi kenaikan harga akibat inflasi yang tinggi.
“Selain itu, kenaikan ini dilakukan saat negara lain menurunkan harga BBM. Seperti Malaysia, dengan RON lebih tinggi dari Pertalite, harganya jauh lebih murah,” jelasnya.
Maka Partai Buruh dan serikat pekerja akan berencana menghadirkan puluhan ribu buruh pada 6 September 2022. Di Jakarta, aksi akan difokuskan di gedung DPR RI untuk menuntut pimpinan DPR RI memanggil Menko Perekonomian. , Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan menteri lain yang terlibat dalam kebijakan ekonomi.
“Pimpinan DPR dan panitia terkait ESDM DPR RI harus berani membentuk Pansus/Panja BBM,” ujarnya.
Aksi ini juga terjadi serentak di 33 provinsi lain yang diselenggarakan oleh Partai Buruh dan KSPI. Daerah lain yang akan protes antara lain Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Banda Aceh, Medan, Batam, Padang, Pekanbaru. Bengkulu, Lampung, Banjarmasin, Samarinda dan Pontianak. Aksi juga akan dilakukan di Makassar, Gorontalo. Sulawesi Utara, dan dilakukan di Ambon, Ternate, Mataram, Kupang, Manokwari dan Jayapura.
“Jika aksi 6 September tidak didengar pemerintah dan DPR, Partai Buruh dan KSPI akan menggelar aksi lain dengan mengangkat isu penolakan kenaikan harga BBM, penolakan undang-undang omnibus law dan kenaikan gaji pada 2023 10 hingga 13%,” dia menambahkan.
